Oleh: Siti Prihatin
Media sosial akhir-akhir ini penuh meme, stiker, dan komentar pedas yang menyasar pejabat. MBG yang banyak disuarakan agar dihentikan programnya, saat ini malah sedang firal diplesetan menjadi nama salah satu tokoh politik, yang sering “kesleo lidah” atau sering berbicara yang menurut masyarakat, omongannya tidak didasarkan pada pemikiran logis.
Melihat kenyataan ini, para elite sering menyebutnya “budaya nyinyir”, “netizen kurang adab”. Mereka lupa bercermin: ejekan itu tidak lahir dari ruang hampa. Itu adalah puncak kemarahan yang sengaja dipanaskan oleh perilaku dan lidah pejabat sendiri. Rakyat tidak mengejek karena hobi. Rakyat mengejek karena sudah muak. Muak melihat kebijakan yang bikin sesak napas tapi pidatonya sok bijak. Muak mendengar tuturan “kalau tidak mampu jangan protes”, “pindah saja ke negara lain” dari mulut orang yang digaji dari pajak rakyat. Itu bukan sekadar kata. Itu tamparan. Psikologi social, John Dollard sudah lama memberi peringatan, “Jika tujuan manusia terhalang, lahirlah frustrasi, lalu agresi”.
Rakyat lama menahan amarah melihat kebijakan yang memberatkan, tapi pidatonya terdengar bijak dari panggung. Menahan mendengar tuturan “kalau tidak suka silakan pindah”, “wong cilik harus sabar”, “nikmati saja” dari orang yang fasilitasnya dibayar dari pajak rakyat. Kata-kata itu bukan angin lalu. Itu tamparan telanjang ke muka jutaan orang. Dalam psikologi sosial punya istilah untuk ini. John Dollard menyebutnya Frustration-Aggression, ketika tujuan manusia terhalang, lahir frustrasi, lalu agresi. Henri Tajfel menyebutnya Social Identity, saat identitas “rakyat kecil” dihina penguasa, harga diri kelompok akan dibalas lewat penghinaan balik. Robert Runciman menyebutnya Relative Deprivation, kemarahan paling besar bukan karena miskin, tapi karena merasa diperlakukan tidak adil, dibanding mereka yang hidupnya serba mewah.
Ejekan di Twitter, TikTok, Facebook adalah agresi terakhir orang yang pintunya diketuk tapi tidak dibuka di ruang resmi. Meme adalah batu terakhir orang yang suaranya dianggap bising di rapat dengar pendapat. Lucu? Ya. Tapi kelucuannya pahit. Karena di balik 1 meme “pejabat ngibul”, ada ribuan warga yang merasa ditipu, diabaikan, direndahkan. Masalahnya, ruang digital punya efek deindividuasi. Anonim dan berkerumun membuat kendali diri turun. Kritik yang tadinya sah jadi meluas ke body shaming, doxing, hujatan personal.
Di titik ini, rakyat pun harus jujur: marah boleh, tapi jangan sampai kita menjadi cermin keburukan yang kita lawan. Lalu, siapa yang harus mulai? Jangan salahkan netizen dulu. Obatnya ada di hulu, ubah perilaku, jaga tutur. Pejabat yang berkuasa punya tanggung jawab 10 kali lipat menjaga kata. Karena 1 kalimat angkuh dari istana atau Gedung megah bisa membakar 1 juta komentar marah di jalanan digital. 1 kebijakan arogan bisa melahirkan 1 juta meme yang lebih tajam dari pisau. Menghapus cuitan tidak akan menghapus luka. Menangkap pengunggah meme tidak akan mengembalikan kepercayaan. Rakyat mengejek bukan karena benci negara. Rakyat mengejek karena masih cinta dan masih berharap diperlakukan sebagai manusia, bukan objek kebijakan. Selama pejabat masih angkuh, masih pamer, masih menyepelekan jerit rakyat, maka ejekan akan terus lahir. Dan ejekan itu adalah sinyal paling jujur bahwa relasi kuasa antara penguasa dan rakyat sedang retak. Kalau retakan itu tidak segera diperbaiki dengan empati dan etika, jangan kaget kalau suatu hari nanti, ejekan bukan lagi jadi bahasa terakhir rakyat. ***
Siti Prihatin, Guru SMP di Pemalang, Jawa Tengah. Penulis opini dan pemerhati isu pendidikan serta relasi sosial-politik masyarakat.
