Siti Prihatin
“Kebijakan Wajib Hadir Saat Siswa Libur Bertentangan dengan Semangat Efisiensi Negara”
Libur sekolah seharusnya berarti istirahat. Namun di banyak daerah, libur sekolah justru menjadi awal dari pemborosan yang dilembagakan: guru wajib masuk. Gerbang sekolah dibuka, absensi dipanggil, dan deretan motor memenuhi parkiran. Padahal ruang kelas kosong, dan tidak ada proses belajar mengajar. Yang terjadi hanya satu: perjalanan yang tidak produktif.
1. Pemborosan Terselubung Bernama ” Presensi”
Jika di suatu sekolah memiliki guru 40 misalnya, 1 guru menempuh 15 km PP, dengan 40 guru di satu sekolah, maka 600 km dibakar dalam sehari. Kalikan ribuan sekolah. Puluhan ribu liter BBM terbuang saat siswa libur. Hal ini tentu menghabiskan energi dan biaya ASN untuk sekadar tanda tangan di sekolah kosong adalah inefisiensi birokrasi.
2. Kontradiksi Kebijakan
Pemerintah pusat melalui Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Penghematan Energi menginstruksikan penghematan energi secara masif. Kemudian PP No. 70 Tahun 2009 mewajibkan konservasi energi. Sementara UU ASN No. 5/2014 menekankan berorientasi hasil. Namun kebijakan, wajib presensi “wajib hadir 100%” saat KBM libur justru membakar energi. Aturan hemat di atas kertas, boros di lapangan.
3. Guru Bukan Robot Presensi
Saat siswa libur, guru punya kerja substansial: menyusun modul ajar, membuat analisis asesmen, pengembangan profesi melalui daring. Semua itu tidak butuh “meja di ruang guru”. Memaksa hadir tanpa agenda jelas sama dengan mereduksi guru jadi “penjaga presensi”.
4 . Solusi Rasional Piket Minimalis: Cukup 1-2 orang, untuk urusan mendesak, atau disesuaikan dengan jumlah guru di suatu sekolah, karena semua hak dan kewajiban untuk piket. Optimalkan WFA (Work From Anywhere): Ukur dari hasil kerja, bukan jam duduk. Samakan Kalender Libur: Kecuali ada surat tugas resmi. Edit Edaran Daerah: Hindari edaran yang boros & bertentangan Inpres.
Penutup :
Kampanye hemat BBM kehilangan wibawa jika birokrasi abai pada pemborosan internal. Guru siap mengabdi dan hemat. Berikan kebijakan yang juga ikut hemat. Saat sekolah kosong, biarkan ia benar-benar kosong. Energi bangsa lebih baik untuk hal produktif.
*****
Siti Prihatin, Penulis Opini Pemerhati Isu Pendidikan serta Relasi Sosial Politik Masyarakat.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini dan kajian kebijakan publik penulis secara pribadi. Tidak mewakili institusi/lembaga tempat penulis bernaung.
