Kepala Kantor ATR/ BPN Pemalang, Gusmanto,SH,MM beserta istri foto bersama jajaran Pegawai BPN Pemalang usai upacara memperingati HANTARU tahun 2023 atau HUT UUPA Ke-63 di halaman Kantor ATR/ BPN setempat pada Senin (25/9/2023). Foto ‘ dok : jay Mulya Adi negara.
KOTA PEMALANG,(indonesiapublisher.com)-Kepala BPN Pemalang, Gusmantio, SH, MM mengungkapkan bahwa, dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) tahun 2023 atau HUT UUPA Ke-63 tahun, BPN Pemalang menggelar upacara bertempat di halaman Kantor BPN Pemalang Jalan Pemuda No. 35 Mulyoharjo, Pemalang. pada hari Senin (25/9/2023).
Pemimpin. Upacara menyiapkan barisan
tim paduan suara Kantor ATR/ BPN Kabupaten Pemalang
tim padus Kantor ATR/ BPN Pemalang tampil memukau para tamu undangan
petugas pengibar bendera merah putih tampil kompak
petugas membacakan teks UUD 1945
Saat membacakan pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Marsekal ( Purn) Hadir Tjahjanto, Kepala BPN Pemalang, Gusmanto SH, MM, menyampaikan, Peringatan HANTARU Tahun 2023 mengusung tema “Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju”. Sejalan dengan tema tersebut,
Kepala Kantor ATR/ BPN Pemalang,Gusmanto,SH,MM Saat membacakan teks pidato dari Menteri ATR/ Kepala BPN, Hadir Tjahjanto
Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya , kata Gusmanto, juga mengatakan, dalam menjalankan program kerja, Kementerian ATR/BPN tidak dapat bergerak sendiri. “Perlu dibangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait, sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,”
Karangan Bunga dari PLT. Bupati iPemalang,Mansur Hidayat,ST dalam upacara memperingati HUT HANTARU 2023 Atau HUT UUPA Ke-36
Upaya membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak juga dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program, salah satunya pendaftaran tanah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Diharapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Selain itu, melalui program PTSL, saat ini telah terdapat 10 kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap,” terang Gusmanto.
Jajaran pegawai kantor ATR/ BPN Pemalang
Bentuk sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pendaftaran tanah dapat terlihat dari suksesnya program PTSL. Satu wujud sinergi yang dilakukan antara lain kolaborasi dengan sejumlah pemerintah daerah yang membebaskan atau meringankan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Saya telah mengajak para kepala daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali. Hingga saat ini, sudah terdapat 118 kabupaten/kota yang telah membebaskan BPHTB,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Kepala Kantor ATR/ BPN Pemalang,Gusmanto,SH,MM foto bersama IKAWATI Kantor ATR/ BPN setempat
Bentuk kolaborasi juga ditunjukkan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sembilan Materi Teknis RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red) yang seluruhnya telah ditetapkan menjadi RDTR oleh Kepala Badan Otorita IKN. Selanjutnya, dari target 12 Paket Pengadaan Tanah di IKN, telah diselesaikan sebanyak tujuh Paket Pengadaan Tanah dan sisanya akan segera diselesaikan demi kelancaran pembangunan IKN,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, sinergi dan kolaborasi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), dan badan peradilan adalah kunci. Berkat hal tersebut, sejumlah konflik agraria dapat terselesaikan dengan baik. “Seperti konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Musi Rawas Utara, konflik SAD 113 di Kabupaten Batanghari, dan permasalahan tanah di Kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora,” tuturnya. .
Sinergi dan kolaborasi juga berhasil menuntaskan kasus yang melibatkan oknum mafia tanah. Seperti kasus tanah eks kebun binatang di Kota Makassar dan okupasi lahan menggunakan Surat Verklaring di Kota Palangkaraya yang dipalsukan. Sehubungan dengan itu target operasinya dapat tereksekusi dengan baik. “Hal ini merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah,” tegasnya.
Tak hanya kepada kementerian/lembaga, sinergi dan kolaborasi juga perlu dibangun dengan masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Upaya pelibatan dilakukan dengan duduk bersama dan menampung setiap aspirasi masyarakat. “Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan member manfaat yang konkret bag masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto.
Salah satu bentuk implementasi partisipasi masyarakat, dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN, yakni melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan lintas sektor dalam melaksanakan Reforma Agraria agar terdapat pembangunan berkelanjutan dan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, kawasan hutan, dan tanah-tanah transmigrasi. “Melalui wadah GTRA, beberapa konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai daerah dapat terselesaikan,” sebut Hadi Tjahjanto.
Kasi Penetapan Hak & Pendaftaran,Andi Yulia Mustika serahkan hadiah kepada pegawai BPN Pemalang pemenang lomba
Pada pertemuan puncak GTRA Summit 2023, dibahas berbagai hal yang dapat diselesaikan dengan sinergi dan kolaborasi. Di antaranya terkait penguatan hak melalui sertipikasi tanah bagi permukiman masyarakat di atas air, penyelesaian konflik agraria di atas aset BMN/BMD/BUMN dan BUMD, percepatan penyelesaian tanah transmigrasi dan percepatan Redistribusi Tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. “GTRA Summit 2023 telah menghasilkan Deklarasi Karimun yang disepakati oleh para menteri terkait dan siap bekerja sama untuk menghancurkan tembok ego sektoral yang selama ini menghambat pelaksanaan Reforma Agraria,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Menutup pembacaan sambutan dari Hadi Tjahjanto, Gusmanto mengucapkan selamat HANTARU Tahun 2023 dan hari lahir ke-63 UUPA. “Semoga dengan momentum peringatan HANTARU kali ini kita dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan Bangsa dan negara tercinta,”
Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai BPN Pemalang, dihadiri juga oleh Pejabat Bupati Pemalang/ yang mewakili,, Kepala Bapenda/ yang mewakili, Ketua Pengda IPPAT Pemalang, Iman Ikhsanto, SH, M. Kn, Kapolres Pemalang, Kajari Pemalang, Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, Dandim Pemalang dan tamu undangan lainnya serta pegawai BPN setempat yang sudah memasuki masa purna tugas / pensiun.
Bertindak sebagai pembina upacara yaitu Kepala BPN Pemalang, Gusmanto,SH,MM yang juga membacakan pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal ( Purn) Hadir Tjahjanto.
penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI untuk pegawai BPN Pemalang yang telah mengabdi selama 10 hingga 30 tahun.
Dalam rangkaian upacara ini, dilaksanakan penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI untuk pegawai BPN Pemalang yang telah mengabdi selama 10 hingga 30 tahun.
“Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang kali ini, kita dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk indonesia khususnya warga Kabupaten Pemalang,” , ujar Gusmanto.
Seusai upacara, dilakukan pemotongan tumpeng, dilanjutkan dengan acara hiburan di halaman Kantor BPN Pemalang dan ramah tamah dengan tamu undangan.
Sekaligus Penyerahan cinderamata kepada pegawai purna tugas. Kepala BPN Pemalang pada kesempatan itu juga menyerahkan tropi dan hadiah kepada pegawai BPN Pemalang yang menjadi juara dalam lomba cabang olahraga bulutangkis, tebus meja, tebus lapangan, dan futsal memperingati HANTARU ke-63 tahun 2023 antar lingkup pegawai BPN Pemalang.pemberian Penghargaan kepada pegawai ASN dan PPNPN terbaik, Penghargaan luar biasa dari Kepala Kantor kepada petugas arsip dan dilanjutkan dengan penampilan bakat dari pegawai BPN Pemalang. (jay/red)