MAGELANG,INDONESIAPUBLISHER.COM – Setiap dilaksanakannyaPemilihan Umum dalam hal ini yang dimaksud adalah perhelatan Akbar berupa Konferensi Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah (Konferwil IPPAT Jateng) yang direncanakan akan berlangsung di The Sunan hotel, Kota Surakarta pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 mendatang, atau bila ditingkat nasional sebut saja Kongres INI maupun Kongres IPPAT, pastinya akan menciptakan kubu A dan kubu B.
Berangkat dari situ, juga bakal memperlebar sebuah sekat-sekat atau pengkotak-kotakan antara pendukung kubu A dan pendukung kubu B, bahkan apabila misalnya Calon Ketuanya ada tiga orang muncul lagi kubu C.
Menurut Notaris-PPAT asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ladrang Kunto Anuraga,SH,Sp.Not dalam kesempatan perbincangannya dengan indonesiapublisher.com di kantornya pada Kamis (14/10/2021) menyatakan, Pemlu yang saya maksud sekali lagi yakni Pemilu organisasi berupa pesta demokrasi IPPAT. Yang namanya pesta pasti nuansanya penuh dengan roh sukacita.
Cuma menurut hemat saya, dalam setiap perhelatan pemilu organisasi IPPAT Jateng, itukan dalam memilih pemimpin tidak sembarang asal pilih. Kita mesti tahu dulu sosok atau figur Calon Ketua Pengwil IPPAT jateng yang akan kita pilih. Dan harus memenuhi beberapa kriteria syarat-syarat tertentu: pertama; apakah dia itu anggota PPAT, jika dia anggota, maka harus kita lihat lagi berapa lama diamenjadi anggota suatu Perkumpulan/suatu Organisasi itu. Sudah mempunyai hak untuk memilih dan dipilih atau belum. Tapi untuk menjadi pemimpin,tentu dia harus punya jam terbang di organisasi itu.
Lantas kata Ladrang, ada penilaian-penilaian dari sepak terjangnya. Sayangnya acapkali gelaran Kontestasi Konferwil INI maupun IPPAT atau bahkan Kongres INI- IPPAT bila ditingkat nasional, setiap perhelatan ini selalu diciderai dengan isu-isu hoax yang tidak bermutu berupa kampanye hitam (black campaign) dengan tujuan menyerang/menjatuhkan lawan politiknya. Kenapa tidak mutu?karena selalu mengatasnamakan SARA (Suku, Agama, Ras) kemudian juga berbau politik.
Kita harus garis bawahi, ucap Ladrang bahwa ini adalah organisasi profesi artinya, yang menjadi anggota organisasi/perkumpulan itu karena mempunyai profesi yang sama. Terlepas dia berasal dari agama apa, mempunyai kepercayaan apa, memiliki garis politik kepada siapa, kemudian berasal dari suku mana dan keturunan siapa, itu harus kita lepaskan. Kemudian isu gender itu harus kita lepaskan. Jadi, kenapa selalu harus diperuncing “itu dekat dengan partai x lho, Elo tau kan partai x seperti apa”,buat apa hal itu dibawa-bawa.
Ladrang kembali menjelaskan, saya ambil contoh saja di Magelang, di sini ada Marga keluarga Verhouven. Berarti kalau disukan, lagu digoreng dibuat move yang tidak mutu, oh kalau garis Londo itu seperti ini, garis Arab seperti ini, garis Cina kayak gini lalu garis Jawa juga kayak gini. Berarti yang keluarganya Verhouven tadi Notaris VOC,kasihan dong karyawannya ikut VOC, bisa jadi karyawannya korban kerja rodi. Lalu isu agama, saya kepingin tahu ada nggak satu agama atau aliran kepercayaan apapun yang umatnya tidak ada satupun yang berbuat kotor. Artinya apa, tolonglah jangan dibenturkan dengan agama.
“Mohon maaf,ini nanti lama-lama tolong jangan merembet ke yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Eh organisasi/Perkumpulan INI atau IPPAT dipimpin oleh orang yang disabilitas ternyata begini….. dan beginii…,janganlah beitu.Marilah kita itu beroikir yang cerdas. Kalau yang namanya pesta demokrasi dalam ini Konferwil IPPAT Jateng itukan saling menjual jagonya kan. Menjual its oke, tapi tolong jangan menyerang dari sisi pribadi. “Eh ..itu istri 60 lho. Eh… itu ratu selingkuh lho….untuk apa,”imbuhnya.
Jadi, saya akui disini saya memang orangnya WH,tapi pada konteks paragraph ini saya berbicara diluar sebagai pendukung WH (pada konteks anggota PPAT secara umum). Jangan pula di kupas pula soal gender.Kenapa harus dipimpin seorang wanita. Wanita itu begini-begini begini lho. Tidak ! banyak tokoh wanita juga yang sukses dan jadi panutan. Seperti : R. A.Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, Presdien Megawati Soekarnoputri. Lalu tokoh pemimpin dunia ada Perdana Menteri India,Indira Gandhi,ada Perdana Menteri Inggris,Margareth Tatcher dan sebagainya. Terlepas dari sisi keyakinan politik mereka,secara de facto, yang jelas secara legalitas mereka punya wewenang dan mampu dalam memimpin. Kita ini kan sekumpulan S2 semua,kenapa pola pikirnya seperti itu. Sedang anak SD saja tidak seperti itu. Yang terpenting guyub, rukun kerja bareng,selesai.
Selanjutnya menurut Ladrang terkait dengan rangkap jabatan Notaris dan PPAT itu sudah diatur di dalam ketentuan Undang-undang. Dan dalam konteks paragraf ini, saya akan ngomong sebagai pendukung Widhi Handoko (WH), jadi Notaris dan PPAT itu double jabatan/rangkap jabatan kankarena SK Pengangkatannya yang mengeluarkan dua institusi yang berbeda. Mengapa orang-orang di luaran sana meributkan , bahasa jawanya “kemaroklah”, ora bagi-bagi kursilah”, terus salahnya itu apa kalau Pak Widhi Handoko menjabat Ketua Pengwil INI sekaligus Ketua Pengwil IPPAT Jateng? Bagi saya nggak ada masalah seperti video yang saya bikin untuk dukungan ke Pak WH. Satu orang satu tubuh mempunyai dua SK, nyatanya “fine-fine aja/boleh-boleh aja”. Kalau missal itu diributin, mohon maaf, kenapa rekan-rekan yang masih baru, baik masih Notaris atau masih PPAT, mereka memperjuangkan untuk mendapat dua SK. Kalau merekayang koar=koar,mereka suruh melepas saja salah satu jabatan kepingin Notaris atau kepingin PPAT jadi konsekuen. Itukan kalau bahasanya Cak Lontong “pikiiirrrrr” kalau bahasanya b tik-toknya anak muda“tekkeeee” atau otaknya. Sehingga alangkah lebih baiknya satu cabinet Pengwil INI – IPPAT Jateng ya satu pemimpin, sambil rapat makan siang ya membahas soal Notaris ya membahas soal PPAT. Jadi akan terasa irit segalanya baik keuangan, waktu, tenaga, pikiran dan SDM, sehingga akan berjalan efektif dan efisien pula. (yan/red).
