Ketua Pengda Kota Pekalongan Ikatan Notaris Indonesia, Mirwan Syarief Bawazier,SH,M.Kn
KOTA PEKALONGAN,( indonesiapublisher.com) – Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menunda pelaksanaan Kongres XXIV yang sebelumnya direncanakan untuk digelar 8-9 Maret 2023 di Hotel The Royale Krakatau, Kota Cilegon, Banten. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat INI (PP INI) Yualita Widyadhari,SH,M.Kn dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya, Sabtu (4/3/2023) malam lalu. Penundaan didasari oleh instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
“Pemilihan Cilegon kami (INI dan Kemenkumham, red) diskusikan lagi sama-sama. Pemerintah melihat Cilegon ini bagus, tapi ada isu akses, keterbatasan hotel, dan akomodasi. Meskipun tidak semata di-drive pandangan-pandangan yang tidak setuju, Pemerintah menerima masukan, mengkaji, dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan semua faktor ini,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar dalam konferensi pers, Kamis (9/3/2023) beberapa waktu lalu.
Melalui Surat Instruksi Nomor: AHU.UM.01.01-140 tanggal 2 Maret, pada intinya Kemenkumham meminta PP INI mempertimbangkan tempat pelaksanaan kongres. Sesuai hasil pertemuan antara perwakilan Kemenkumham, PP INI, Panitia SC, OC, Kemenkumham mengeluarkan Instruksi kepada PP INI Nomor: AHU.UM.01.01-147 tanggal 3 Maret 2023.
Isinya, pertama, mencermati dinamika yang terjadi terkait rencana pelaksanaan Kongres INI semula di Cilegon, Pemerintah memutuskan agar PP INI menunda pelaksanaan kongres dimaksud. Kedua, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga keutuhan dan marwah organisasi INI. Ketiga, dalam rangka mewujudkan hasil kongres termasuk pemilihan ketua umum dan dewan kehormatan PP INI yang kredibel dan memenuhi hak para anggota, pemilihan dilaksanakan secara e-voting nasional dengan melibatkan instansi terkait.
“Pemerintah meminta agar PP INI bekerja sama dengan pihak terkait sama-sama mempersiapkan. Sama-sama mencurahkan energi, waktunya, pikirannya untuk mempersiapkan e-voting nasional. Karena e-voting ini mekanisme yang memberi akses atau hak pilih dari semua anggota INI untuk melaksanakan haknya maupun kewajiban untuk memilih ketuanya,” terang Cahyo.
Pasalnya, jika pemilihan mengandalkan mekanisme voting lokal yang dilakukan peserta kongres yang diselenggarakan pada suatu tempat, jelas tiada tempat yang betul-betul bisa mengakomodir jumlah notaris yang terdaftar secara resmi baik di Dirjen AHU maupun di PP INI dengan akumulasi melebihi angka 18 ribu. Karena itu, demi terjaganya pelaksanaan voting dan memastikan ketertiban dan keamanan, maka system e-vote nasional menjadi pilihan paling ideal.
Menanggapi soal penundaan Kongres XXIV INI yang diumumkan oleh PP INI dalam konferensi persnya di atas, Ketua Pengda Kota Pekalongan INI, Mirwan Syarief Bawazier, SH, M. Kn baru- baru ini saat dikonfirmasi Indonesia publisher.com di kantornya menguraikan, bicara masalah penundaan Kongres XXIV INI tesebut memang dari Pengda- pengda INI terutama Pengda Kota Pekalongan INI turut menyesalkan atas kejadian ini. Memang apabila kita sedikit ” Flashback ” atau melihat ke belakang, dulu ada rapat via online antara PP INI, Pengwil- pengwil dan pengda yang intinya memutuskan bahwa Kongres XXIV INI baiknya jangan digelar di Jawa Barat demi menjaga netralitas di acara tersebut.
Sebab kita semua tahu kata dia lagi, bahwa Ketua Pengwil Jawa Barat INI yakni bapak Irfan Ardiansyah juga menjadi Bacakum INI. Dan jika mau bicara soal tempatkan anggota INI terus bertambah jumlahnya, jadi kita mencari tempat yang cukup besar dan representatif.
Menurut saya, sudah PP INI bersama Kemenkumham RI selaku Starring Comitte ( SC) menentukan secara tegas terkait tempat Kongres XXIV INI, misalnya di Jakarta seperti di Jakarta Internasional Stadium ( JIS) , intinya tempatnya harus mumpuni dan mendukung untuk acara Kongres. Harusnya seluruh anggota INI datang dan turut mensukseskan acara Kongres. Anggap kita semua ini sekarang peduli sama INI, maka itu harus dipikirkan paling tepat.
“Alasan penundaan Kongres XXIV INI oleh PP INI sebut saja sebagai jalan yang terbaik, tentu setelah mendasari berbagai pertimbangan matang, mari sama-sama pahami, semoga segera diputuskan mengenai tempat dan kapan waktu Kongresnya”, jelas Nirwan.
Lalu bicara masalah pro dan kontra kepemimpinan PP INI terkait masa jabatannya, apalagi yang saat ini sedang meruncing di Jawa Tengah, Mirwan mengemukakan, apapun aturannya yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan tegas saya mengatakan akan kita ikuti. Untuk masalah dualisme di Pengwil Jateng INI saya katakan sedikitpun dihati saya tidak ingin ada dualisme di Jateng. Jangan sampai Notaris terpecah seperti advokat. Dan InsyaAllah ke depan ini kita bisa jalani semuanya dengan apa adanya, bukan ada apanya yang penting. Kalau apa adanya memang untuk INI semata, tidak ada kepentingan lain.
Mirwan juga menguraikan, banyak pertanyaan masuk dari teman- teman, terkait uang pendaftaran Kongres XXIV INI di Cilegon yang sudah masuk ke panitia itu bagaimana? Karena itu bukan jumlah yang kecil. Dan yang saya dengar uang tersebut akan ditransfer ke nomor rekening para peserta yang kemarin sudah mendaftar. Saya harap PP INI bisa menjalankan amanah itu. Untuk itu tolong bersabar sejenak.
“Mudah-mudahan terkait hal tersebut PP INI bisa menyelesaikan dengan tepat”, ujar Mirwan.
Lalu kata, Mirwan lagi, bicara soal Perkumpulan dari sudut pandang kacamata saya, kok terasa banyak yang kurang yang kurang peduli ya Semisal: terkadang saja saya kewalahan . Kok seakan-akan Perkumpulan itu ada dan bisa berjalan. Yang penting apa, tapi disaat ada masalah terkait anggota, mana pengdanya, mana Pengwilnya, mana PP INI nya.
” Mudah-mudahan PP INI dengan adanya tambahan jeda waktu tersebut bisa lebih matang, harapan kita jangan sampai terulang ada penindasan lagi”,imbunya.
Terkait Soal ALB INI Yang Masih Bingung Dengan Pengwil Jateng INI
Mirwan Syarief Bawazier, SH, M Kn mengatakan, berbicara soal teman- teman Anggota Luar Biasa ( ALB) INI, terutama ada yang dari Pekalongan juga, yang saya dengar juga bertanya kepada saya, tentang keabsahan dari Pengwil Jateng INI, ini yang dipakai yang mana, sebab ada Pengwil Jateng INI dengan Pejabat Ketua Pengwil Jateng INI bapak Tulus Mulyanto dan Pejabat Ketua Pengwil Jateng INI bapak Eko Budi Prasetyo. Dimana keduanya sama-sama mengadakan magang bersama semester 1,2,3,4. Kita mau pakai yang mana?
Mirwan menjelaskan, disitu terutama tanggungjawab masalah keuangan atau nomor rekening. Keuntungan tersebut dananya bagaimana dan disalurkannya kemana saja, dan untuk apa, semuanya pertanggungjawabannya itu ada.
Selanjutnya, kata Mirwan lagi, berbicara soal keabsahan kita semua pasti tahu. Kita ini kan orang hukum. Harus wajib taat dengan hukum, jangan karena kita orang hukum ngakalin hukum juga tidak pas. Kalau Secara ketentuan aturan perundang- undangan , ya mau tidak mau kita harus menginduk kepada PP INI. Dan misalnya tanggung jawab dari Pengwil Jateng INI nya Pak Eko, itu akan dilakukannya ke siapa? .
Jadi menurut Mirwan, bicara soal keabsahan tadi, jika kepengurusan Pengwil Jateng INI ya kepengurusannya Pak Tulus Mulyanto sebagaimana yang diakui PP INI dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Dibutuhkan ” Kelegowoan” atau keikhlasan dari PP INI untuk menjelaskan soal hal keabsahan Pengwil Jateng INI kepada seluruh adik- adik Anggota Luar Biasa INI tercatat. Dan adanya keabsahan dari Pengwil Jateng INI itu tersebut juga dibutuhkan supaya tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. ( ars/red)
